undang undang tentang pelayanan publik terbaru. D. undang undang tentang pelayanan publik terbaru

Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib. Halaman ini telah diakses 66846 kali. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN Status. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia. Therefore, it was issued Law No. 02. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. UU 13/1998 ini. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan. 24. asas, tujuan, dan ruang lingkup. dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah dasar hukum yang secara spesifik mengatur tentang pelayanan publik di Indonesia. (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam. 2012. Pelayanan oleh gabungan Organisasi Publik dan Organisasi Privat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah Pasal 20 dan Pasal 21 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. META KETERANGAN; Tipe Dokumen: Peraturan Perundang-undangan: Judul: Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik: T. Download. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-3-2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal . 1419, peraturan. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. dan . U Asas pelayanan publik. pdf. Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK. kitab suci atau simbol keagamaan. 0. 215 kb. 3. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis. pelayanan publik. standar pelayanan tersebut, ungkap Menhub minimal mengacu pada Undang – Undang Nomor: 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang – Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 63/KEP/M. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. . 16 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik. Pasal 18, Pasal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa pelayanan publik sebagai bentuk kegiatan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang disesuaikan oleh perundang-undangan bagi setiap warga negara, baik itu berupa. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang dilakukan Ombudsman RI. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar. Berdasarkan UU 25 2009 Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau melaksanakan pemberian pelayanan publik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Bidang. Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum, perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu. Dimana selain melaksanakan kewajiban di atas, petugas parkir juga wajib: berada di area parkir yang mudah terlihat oleh penerima layanan; ABSTRAK: a. pelayanan publik, diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya; e. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Ide awal pelayanan publik memang berasal dari. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah; Mengingat : 1. (2) Informasi Publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan dan/atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai Informasi Publik. g. b. DASAR HUKUM PELAYANAN PUBLIK •Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik •Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal •Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan. JAKARTA – Undang-undang No. ABSTRAK: a. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Dasar Hukum 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui unit kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang pengganti UU No. Zainnudin Ali, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: SinarMengingat : 1. bahwa untuk pembentukan inovasi pelayanan publik melalui pelaksanaan gerakan wajib 1 (satu) instansi 1 (satu) inovasi serta guna mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan publik di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; b. PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016. JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) segera merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti UU No. Regulasi Nasional. Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG DESA. Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 1050, PERATURAN. Status | Peraturan terkait | Sejarah. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Instansi yang masuk zona hijau pada tahun 2022, atau naik sebesar 52,96 persen. Adanya kewajiban dari negara dalam melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yangPeraturan Menteri ini sebagai acuan teknis pelaksanaan penilaian pada unit penyelengara pelayanan publik di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara RI Tahun 2009. tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK BAB I 2. Permenkes Nomor 11 Tahun 2022. Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Badan Pengawas Obat dan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. proyek saudara: artikel Wikipedia. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik; 4. Pasal 627 dan Pasal 628 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian. 1. Standar pelayanan publik adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi. Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Mengingat : 1. PELAYANAN PUBLIK - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Berikut ketentuannya. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Akademisi Universitas Brawijaya Wawan Sobari dalam FGD P enyempurnaan UU Pelayanan Publik yang dilakukan secara virtual, Rabu (14/10). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Perumusan Sistem. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara e. 215, TLN No. • Jum'at, 29/01/2021 • Rizki Arrida. Biaya Pelayanan Publik Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. UNDANG - UNDANG. 25/2009 tentang Pelayanan Publik (Pasal 38) dan PP No. 1. MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK Manajemen pelayanan publik sebagai salah satu isu penting dalam reformasi birokrasi menjadi sesuatu yang terus berkembang dan penuh kritik. PEMERINTAHAN DAERAH. UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2020. secara visual mengenai inovasi pelayanan publik, seperti studi lapangan dan studi banding. TENTANG PENYEDIAAN LAYANAN APLIKASI DAN/ATAU. Peraturan Presiden Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bahasa Indonesia. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik sudah tidak sesuai Adapun asas-asas pe layanan publik menurut Pasal 4 Undang-Undang No mor 25. Menurut undang-undang pelayanan publik (Republik Indonesia, 2007:2) dalam buku (Daryanto & Setyabudi, 2014) pelayanan publik adalah kegiatan. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Dalam konteks ini, pelayanan publik semestinya dapat diakses secara mudah, adil, dan merata bagi semuaPELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 3. JAKARTA – Selama tiga belas tahun, pelayanan publik di Indonesia diatur lewat Undang-Undang (UU) No. Event. Kepuasan pelayanan adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. 1. Dimana direncanakan akan dibahas bersama dengan Badan. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara. UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN PUBLIK Perwakilan RI di Luar Negeri Author: Averouce Last. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta meningkatkan kualitas. Bidang. Dalam draf yang diterima Republika, RUU Kesehatan akan mencabut 10 peraturan perundang-undangan setelah DPR mengesahkannya menjadi undang-undang. sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Usul RUU tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 nomor urut 234. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik. Disabilitas berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dapat dimaknai sebagai mereka yang. id: 25 hlm. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip. Tujuan Pelayanan Publik Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tujuan pelayanan publik antara lain : 1. bahwa untuk mengoptimalkan layanan. 5 Tahun 2009: 5: 2009: Pedoman Umum Penanganan. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Hukum Pelayanan Publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. (2) Penanggung jawab mempunyai tugas: a. Tahun. 8. Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan; Mengingat : 1. Halaman ini telah diakses 11522 kali FILE-FILE PERATURAN. bahwa untuk mendorong percepatan pelaksanaan sistem pengaduan pelayanan publik nasional, perlu menyelenggarakan kompetisi pengelolaan pengaduan pelayanan publik; b. Bahasa. pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan; d. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum. Tipe Dokumen. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan. Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusipenyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan. 2009. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011. Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Nomor 003/HM. KESEHATAN - KETENAGAKERJAAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK Status. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) dalam koridor undang-undang asn nomor 5 tahun 2014 June 24, 2022 June 24, 2022 vR2V8KCHkI Dalam koridor perundang-undangan pengangkatan PPPK terdapat pada Bagian Keempat Manajemen PPPK Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur. aparatur. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, perbekalan kesehatan, ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Makassar, Program Penilaian Kepatuhan pada Undang-Undang No. 2. 139, TLN NO. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Adapun usul RUU tersebut murni merupakan usul inisiatif dari DPD RI. Dasar Hukum. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara(Lembaran. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. keuangan dan layanan publik antardaerah. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan T. di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 . H Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Juli 2009 di Jakarta, dengan judul lengkap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2013 tentang Standar dan. PAN/7/2003 dan UU No. 2. 1. K2 Tersedia Standar Pelayanan (SP) yang menjadi acuan dalam pemberian pelayanan kepada publik (Per Jenis Layanan) 8. E. Enam+. Undang-Undang ini memberikan hak kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas. Disahkan oleh. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHILAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang Mengingat PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) , Pasal 9 ayat (2), Pasal 20 ayat (5), Pasal 30 ayat (3), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang. 4. KESEHATAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - CIPTA KERJA Status. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Ombudsman: Terjadi Peningkatan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2022. Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari tahun ke tahun meminta jajaran birokratnya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. UU Pelayanan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Dokumen ini menjelaskan tujuan, ruang lingkup, dasar hukum, prinsip, jenis, komponen, dan mekanisme. 5. Undang-undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan.